Ricuh! Aksi Demontrasi Mahasiswa UPR Tuntut Kelayakan Pendidikan dan Hapus Pungli

PALANGKA RAYA - Aksi Massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) Kalimantan Tengah (Kalteng), kemarin siang di halaman Rektorat UPR, sempat ricuh dan sempat terjadinya aksi dorong mendorong antar mahasiswa dengan pihak Rektorat, Sabtu (08/09).

Dalam aksi unjuk rasanya tersebut, para mahasiswa beralmameter kuning itu menyerukan agar fasilitas - fasilitas yang saat ini dimiliki oleh UPR, diduga tidak layak dan tidak berfungsi serta maraknya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dosen.

Baca juga: Mujib Rohmat Nilai Sudah Saatnya Pemerintah Apresiasi Guru

Selain itu mereka juga mengatakan banyaknya aksi - aksi oknum mafia buku dan skripsi yang ada di tubuh UPR sangat meresahkan mahasiswa sehingga dapat mengganggu kualitas dan kuantitas mutu pendidikan yang ada saat ini.

 "Fasilitas seperti kipas angin tidak berfungsi, toilet yang tidak ada airnya serta halaman parkir tidak ada untuk parkir mahasiswa, kalau hujan basah, " kata Fresma BEM UPR ini menegaskan dalam orasinya.

Baca juga: Kejar Pelaku Pencucian Uang, KPK Latih Aparat Penegak Hukum

Bahkan di orasi itu juga mahasiswa menyebutkan adanya oknum dosen yang ketika banjir diduga menghina mahasiswa itu 'Botor'.

Selanjutnya disampaikan nya adanya mafia buku, mafia skripsi dan mafia judul serta untuk mahasiswa tahun anggaran 2022 belum mendapatkan Almamater Universitas.

Baca juga: Lahirkan Lingkungan Bersih, Kepsek SMP 1 Mandalle Sabri Gelar Pembersihan

 "Maraknya mafia - mafia yang ada di UPR, baik itu mafia skripsi dan buku, " sebutnya kembali.

Serta di fasilitas gedung Merah Putih, mahasiswa dilarang menggunakan Lift, apabila diketahui menggunakan fasilitas tersebut didenda sebesar Rp. 200 ribu rupiah.

Baca juga: STTAL Ciptakan Prototipe Drone Dua Media

Mahasiswa UPR dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ada beberapa keluhan dari Mahasiswa UPR terkait fasilitas kampus.

"Masih kurangnya fasilitas yang ada terkait kipas angin yang tidak berfungsi, AC yang tidak berfungsi, " ujarnya, kepada indonesiasatu.co.id jumat (8/9/2023).

Baca juga: Kementerian PPPA Siap Berkolaborasi Dengan Puluhan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa  Kawal UU TPKS

Kemudian selain fasilitas, mahasiswa pun harus membayar paling sedikit Rp 1 juta untuk proposal. Bahkan ia mengungkapkan, di FKIP yang memiliki 18 prodi dengan fasilitas yang sangat kurang.

"Bahkan di FKIP sendiri masih ada yang kuliah memakai kursi kayu, LCD yang masih kurang, " katanya

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa UPR tersebut sempat terjadi nya adu fisik, dan diketahui Presiden BEM UPR sempat di tunjuk oleh oknum yang tidak dikenal saat aksi berlangsung.

Hingga berita ini dinaikan, Rektor UPR Salampak, untuk dimintai kejelasan nya terkait aksi mahasiswa tersebut. Sulit untuk ditemui untuk dimintai klarifikasinya.

Baca juga: GPPMMA Aikai Gelar Seminar Sehari