Polda Kalteng Tangani 9 Kasus Pelaku Pembakaran Lahan

Plangka Raya - Saat ini, peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kian marak terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Hal tersebut, menjadi atensi khusus bagi Polda Kalteng. Terbukti, saat ini Polda Kalteng dan Polres jajaran tengah menangani sembilan kasus karhutla.

Baca juga: Perayaan Natal, Polda Kalteng Imbau Masyarakat Tetap Patuhi Prokes

Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Avianto, melalui Kabid Humas, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, sembilan kasus tersebut berada di Kabupaten Kapuas dengan 1 laporan polisi (LP), Sukamara 3 LP, Kotawaringin Barat 1 LP, Kotawaringin Timur 2 LP dan Seruyan 2 LP. 

Baca juga: Polres Lamandau Kembali Gagalkan Peredaran 2 Kilogram Sabu

"Untuk sembilan kasus tersebut, masing-masing ada yang masih dalam proses sidik, tahap 1 dan tahap 2, " katanya, Selasa, 22 Agustus 2023.

Namun hingga saat ini, kasus yang ditangani oleh Polda Kalteng masih menyeret terduga pelaku perorangan.

Baca juga: Pro Kontra Revisi UU Polri, Tony Rosyid: Harus Diperjuangkan

Sementara hingga saat ini, pihaknya belum menerima adanya laporan dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.

"Saat ini kita masih berfokus pada upaya pencegahan dan pemadaman pada karhutla yang terjadi. Akan tetapi jika ada terindikasi kesengajaan, maka akan dilakukan penyelidikan, " ucapnya.

Baca juga: Belum 24 Jam, Pelaku Pembunuhan Di Samba Katung Katingan Dibekuk

Lebih lanjut perwira dengan pangkat tiga melati di pundaknya ini menegaskan, pihaknya saat ini telah membentuk satgas khusus mengenai karhutla, yang nantinya penindakan dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus. Sedangkan untuk polres jajaran ditangani oleh satreskrim masing-masing.

"Kita turut mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mengingat ada pelanggaran hukum dalam hal tersebut. Kita pastikan melakukan penindakan tegas terhadap oknum yang sengaja membakar lahan, " pungkasnya.(*)

Baca juga: Audiensi BP2MI, Kapolri Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pencegahan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia